dialog

Dialog Jakarta-papua sebagai solusi terhadap penyelesaian masalah papua.

Isu dialog yang selama ini berhembus sejak tahun 2009 akhirnya terjawab sudah. Dengan terselenggaranya konfrensi perdamaian tanah papua pada tanggal 5-7 Juli 2011 yang lalu, membuktikan bahwa proses penyelesaian kasus di tanah papua hrus sesegera mungkin dilakukan. Masalah-masalah yang mencuat dalam dialog ini pada umumnya mempertanyakan status papua dalam bingkai Negara kesatuan republic Indonesia. Fakta sejarah membuktikan bahwa pepera merpakan kebohongan besar Jakarta dalam merampas hak-hak orang asli papua terhadap kebebasan merdeka. Fakta sejarah menunjukan, peristiwa-peristiwa penting yang mengiringi langkah perjuangan rakyat papua atas tanah mereka. Kekerasan yang teris terjadi membuat dunia internasiapnal bertanya,  apakah yang terjadi di papua ? stigma seperatis selalua mengiringi langkah kaki orang papua. Kekerasan dan Diskriminasi  merupakan potret kehidupan yang sudah biasa terjadi.

Kegagalan otsus membuktikan bahwa, otsus hanya dijadikan sebuah permen dalam meredam kegelisahan-kegelisahan rakyat papua dalam menuntut keadilan atas tanah mereka.

Konferensi ini diharapkan untuk membawa tentang perumusan masalah, konsep, karakteristik dan indikator Papua, Tanah Damai (Papua Tanah Damai). Konferensi ini dihadiri oleh 600-800 orang setiap hari yang terdiri dari 200 peserta dari daerah setempat di Papua. Sebagian besar dari mereka telah terlibat dalam Konsultasi Publik JDP pada Dialog Papua Jakarta digelar di 19 kabupaten dan kota yang wakil-wakil adat, kelompok perempuan agama dan pemuda.
Konferensi ini juga dihadiri oleh tamu dan pengamat dari asosiasi lokal, akademisi, mahasiswa, organisasi keagamaan, pengusaha, investor, wartawan, profesional medis, dan pasukan keamanan tugas dari Dewan Adat Papua.

Ada juga pengamat dari daerah luar Papua seperti Letnan Jenderal (Pur) Bambang Darmono, Prof Ikrar Nusa Bhakti, Prof.Indria Samego, Dr Elga Sarpaung dan Dr Richard Chauvel dari Victoria University, peneliti dan DPD RI (Dewan Perwakilan Lokal Bahasa Indonesia) yang penuh perhatian berpartisipasi dalam setiap sesi. Dewan perwakilan rakyat dari Papua dan Papua Barat juga terlihat di konferensi. Komite juga mengirimkan undangan khusus untuk KODAM XVII Cenderawasih (Komando Daerah Militer) dan Polda Papua.
Sebelum KPP diadakan, komite yang anggotanya semua JDP itu dilakukan persiapan. Meskipun sulit pada awalnya terutama ketika berurusan dengan komunikasi dengan pemerintah, pemerintah daerah khusus, berkomitmen berhasil untuk bertemu dengan Komandan Daerah Militer Papua, Kapolda Papua, dan Gubernur.

 dalam Dialog adalah cara menyelesaikan masalah tanpa kekerasan